PAPER

Analisis Pengaruh Kebijakan Penduduk di Indonesia Terhadap Dimensi Perekonomian dan Sosial

Disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester Mata Kuliah Kebijakan Penduduk

Dosen Pengampu :

Hendra Sukmana, S.A.P., M.KP

Disusun Oleh :

Eva Ilifiyah Ikhtiarini 192020100041

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

FAKULTAS BISNIS, HUKUM, DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO

2021

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbesar ke 4 setelah Amerika Serikat. Selain jumlah penduduknya yang besar, luasnya negara kepulauan dan tidak meratanya penduduk membuat Indonesia semakin banyak mengalami permasalahan terkait dengan hal kependudukan. Tidak hanya itu, faktor geografi, tingkat migrasi, struktur kependudukan di Indonesia dan lain-lain, membuat masalah kependudukan semakin kompleks dan juga menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna kepentingan pembangunan manusia Indonesia. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah kependudukan. Kebijakan penduduk menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) diberi pengertian sebagai berikut : “…..langkah-langkah dan program-program yang membantu tercapainya tujuan-tujuan ekonomi, sosial, demografis dan tujuan-tujuan umum yang lainnya dengan jalan mempengaruhi variable-variabel demografi yang utama, yaitu besar dan pertumbuhan penduduk serta perubahan dan ciri-ciri demografinya…..”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh kebijakan penduduk di Indonesia terhadap dimensi perekonomian dan sosial?

1.3 Tujuan Pembahasan

1. Memahami, mengetahui, dan menganalisis pengaruh kebijakan penduduk di Indonesia terhadap dimensi perekonomian dan sosial.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Masalah Kependudukan di Indonesia

Pembangunan ekonomi di Negara-negara sedang berkembang yang mengalami ledakan penduduk, termasuk Indonesia, akan selalu mengkaitkan antara kependudukan dan pembangunan ekonomi. Akan tetapi hubungan antara masalah kependudukan dan pembangunan ekonomi tergantung dari sifat dan masalah kependudukan yang dihadapi tiap negara (country specific). Dengan demikian, tiap negara mempunyal masalah kependudukan yang khas dan mempunyai potensi dan tantangan pembangunan ekonomi yang khas pula(Wirosardjono, 1988).^{^[1]} Adapun masalah-masalah kependudukan yang dialami oleh Indonesia antara lain:

1. Besarnya Jumlah Penduduk (Over Population)

2. Tingginya Tingkat Pertumbuhan Penduduk

3. Persebaran Penduduk Tidak Merata

4. Tingkat Kesehatan Penduduk yang Rendah

5. Pendidikan Yang Rendah

6. Banyaknya Jumlah Penduduk Miskin

7. Kesenjangan Sosial[2]

2.2 Kebijakan Penduduk di Indonesia

Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. Kebijakan kependudukan di Indonesia diterapkan dengan mempengaruhi tiga variabel utama masalah kependudukan yaitu kelahiran, kematian dan migrasi. Kebijakan penduduk berkaitan erat dengan dinamika kependudukan yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kebijakan penduduk di Indonesia yakni :

1. KB (Keluarga Berencana)

Pada waktu ini kebijakan mengenai fertilitas hanya di hubungkan dengan penurunan fertilitas melalui Keluarga Berencana. Bahkan banyak orang beranggapan bahwa kebijakan penduduk identik dengan Keluarga Berencana. Kebijaksanaan kependudukan utama di Indonesia adalah kebijaksanaan Keluarga Berencana (KB) Kebijaksanaan ini sudah luas di ketahui oleh semua petugas KB maupun masyarakat luas. KB dapat di laksanakan di daerah-daerah pedesaan secara efektif. Ini berbeda dengan pola penyebaran KB yang biasanya mulai dari kota ke pedesaan, sehingga prosesnya lambat.

2. Urbanisasi

Migrasi merupakan mekanisme redistribusi penduduk. Hanya dengan migrasi distribusi penduduk dapat dipengaruhi dalam jangka relative pendek. Dalam membahas migrasi biasanya urbanisasi dicakup pula didalamnya. Urbanisasi sebagai keadaan dan proses pemusatan penduduk di daerah urban (perkotaan) banyak dipengaruhi oleh migrasi dari desa ke kota. Karena itu ada anggapan seolah-olah urbanisasi hanya disebabkan migrasi dari desa ke kota, atau urbanisasi di anggap identik dengan migrasi dari desa ke kota. Padahal urbanisasi disebabkan oleh tiga faktor, yaitu pertambahan alami, migrasi desa kota dan reklasifikasi daerah pedesaan (rural) menjadi perkotaan (urban).

3. Membatasi usia perkawinan

Masalah yang dapat mempengaruhi fertilitas ialah nuptialitas, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan. Umur pekawinan pertama, gampang atau sukarnya perceraian serta perkawinan ulang dapat dihubungkan dengan kebijakan kependudukan juga. Sedangkan kebijakan yang mempengaruhi variable kependudukan secara langsung dalam hal ini antara lain : Pelayanan kontrasepsi yang langsung mempengaruhi besarnya penurunan jumlah penduduk akibat kelahiran (natalitas).

4. Transmigrasi

Pemerintah Indonesia merdeka meneruskan program pemindahan penduduk itu dengan transmigrasi. Konsep transmigrasi yang dicetuskan pada permulaan kemerdekaan Indonesia merupakan kebijaksanaan kependudukan yang secara sadar hendak mengurangi penduduk jawa dengan jalan memindahkannya keluar pulau jawa. Kebijaksanaan kependudukan itu di jalankan sampai pemerintahan orde baru memberikan orientasi yang luas mulai tahun 1972. Undang-undang no. 3 tahun 1972 memberikan tujuan yang luas pada transmigrasi dimana pertimbangan demografis hanya merupakan satu dari 7 sasaran yaitu : Peningkatan taraf hidup; Pembangunan daerah; Keseimbangan penyebaran penduduk; Pembangunan yang merata di seluruh Indonesia; Pemanfaatan sumber-sumber alam dan tenaga manusia; Kesatuan dan persatuan bangsa; Memperkuat pertahanan dan keamanan nasional.[3]

2.3 Analisis Pengaruh Kebijakan Penduduk di Indonesia Terhadap Dimensi Perekonomian dan Sosial

Kebijakan penduduk yang diimplementasikan di Indonesia memberikan dampak pada dimensi perekonomian dan dimensi sosial. Diantara kebijakan penduduk yang diimplementasikan :

1. Keluarga Berencana (KB)

Program KB diimplementasi dengan harapan mengurangi angka kelahiran dan menekan laju pertumbuhan penduduk.Angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi jika tidak diimbangi dengan adanya lapangan pekerjaan, tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik akan memicu masalah baru yakni kemiskinan dan kesenjangan sosial. Masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial yang terjadi di Indonesia dapat ditekan melalui program ini. Akan tetapi realitas di Indonesia, keluarga miskin memiliki anak lebih dari dua. Hal ini membuktikan bahwa program KB belum berhasil. Jika keluarga miskin memiliki banyak anak dengan tingkat pendidikan yang rendah maka akan muncul klaster keluarga miskin baru yang menambah angka kemiskinan di Indonesia.

2. Urbanisasi

Perpindahan penduduk dari desa ke kota membuat kondisi kota menjadi padat. Jika banyak penduduk yang berpindah ke kota maka persebaran penduduk menjadi tidak merata. Umumnya, masyarakat desa yang memilih merantau ke kota mengharapkan taraf hidup yang lebih baik. Padahal, tidak selalu demikian. Semakin banyak yang mencari pekerjaan ke kota maka peluang kerja semakin kecil karena persaingan semakin ketat. Jika gagal, maka dapat mengakibatkan naiknya angka pengangguran dan bukan tidak mungkin akan mendorong adanya tindakan kriminalitas.

3. Pembatasan usia perkawinan

Jika tidak diberlakukan pembatasan usia perkawinan maka akan banyak terjadi pernikahan di bawah umur yang mengakibatkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk meningkat.

4. Transmigrasi

Pemerataan penduduk melalui program ini diharapkan dapat mengurangi kepadatan penduduk di Pulau Jawa. Fasilitas yang diberikan pemerintah kepada peserta transmigrasi memberikan peluang bagi mereka untuk memulai hidup yang lebih baik dari segi ekonomi. Akan tetapi, tidak banyak yang tertarik pada program ini karena pembangunan Indonesia masih belum merata.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai program untuk mengatasi masalah kependudukan. Akan tetapi dalam implementasinya, masalah kependudukan masih belum terselesaikan. Kebijakan penduduk di Indonesia sangat berpengaruh terhadap dimensi perekonomian dan dimensi sosial. Oleh karena itu diperlukan adanya inovasi dalam kebijakan penduduk di Indonesia.

3.1 Saran

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan di atas, sebaiknya berbagai program yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai upaya untuk mengatasi masalah kependudukan sejauh ini perlu dilakukan evaluasi secara berulang. Kekurangan yang terjadi selama Tahun 2020 menjadi catatan sebagai bahan evaluasi penyusunan kebijakan guna memperbaiki kinerja tahun mendatang. Evaluasi juga perlu dilakukan terhadap capaian dari program yang dijalankan, agar kendala yang dihadapi dan resiko kegagalannya dapat diminimalkan serta diupayakan berbagai solusi untuk mengatasinya.